 |
| Bupati Butur Kanan (Kemeja) Muhammad H Ridwan Zakariah Serahkan Dokumen RPJMD ke Ketua DPRD Butur, Diwan Dini (Jas Kopiah) Kiri. FOTO:ASMAN/TRIBUNBUTON.COM |
BUTUR, TRIBUNBUTON.COM – Duet pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Muhammad Ridwan Zakariah dan Ahali menjabarkan janji politik saat kampanye pada dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daeah (RPJMD) tahun 2021-2026.
 |
| Bupati Butur Muhammad H Ridwan Zakariah, menjelaskan visi dan misi pembangunan sesuai janji kampenya politiknya di hadapan anggota DPRD Butur. FOTO:ASMAN/TRIBUNBUTON.COM |
Bupati Butur Muhammad Ridwan Zakariah, menyampaikan RPJMD ini merupakan periode terakhir dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2025. Dokumen RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta komitmen politik yang telah kami sampaikan pada saat kampanye di hadapan masyarakat Butur,”kata Ridwan.
Orang nomor 1 di Butur ini dalam sambutannya pada rapat paripurna penyerahan rancangan RPJMD di ruang sidang anggota DPRD menyampaikan, dirinya optimis dengan sinergi dan dukungan yang power full dari segenap elemen bakal mewujudkan daerah Lipu Tinadeakono Sara ini menjadi daerah yang Maju, Adil, dan Sejahtera.
“Sesuai visi kami Butur ini bakal menjadi daerah yang Maju, Adil dan Sejahtera atas dukungan DPRD, Forkopimda, organisasi kepemudaan, para pegiat anti korupsi serta tokoh agama dan tokoh masyarakat,”kata Muhammad Ridwan Zakariah di Ruang Sidang anggota DPRD Butur Kamis, 15 Juli 2021.
Menurutnya, ihwal visi maju, adil dan sejahtera dituangka dalam 5 (lima) misi pembangunan lima tahun kedepan. Adapun 5 (lima) misi yang tertuang dalam dokumen RPJMD yakni :
1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing, dan terampil melalui peningkatan aksesbilitas, kualitas pendidikan dan kesehatan.
Pasalnya target pembangunan yang akan dicapai pada misi ini adalah meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian beasiswa, peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan prasarana kesehatan, program halo dokter dan peningkatan kualitas tenaga kerja,”jelasnya.
2. Peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi pembangunan sistem infrastruktur wilayah terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Target misi pembangunan yang akan dicapai adalah peningkatan kualitas infrastruktur jalan baik dalam kota maupun luar kota seperti jalan simpang 3 Buranga, jalan Waode-Buri-Labuan, Jalan Bumi Lapero-Langere. Pembangunan jembatan penghubung Langere-Koepisino, pembangunan bandara udara, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan Lelamo dan Labuan. Peningkatan akses air bersih, perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan BTS (Base Transceiver Station) untuk akses jaringan telekomunikasi diseluruh wilayah Butur serta penetapan Kecamatan kulisusu sebagai kota bersih.
3. Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui inovasi pengembangan sektor unggulan, dan investasi berbasis potensi daerah.
Target pembangunan yang akan dicapai pada misi ini adalah penyediaan sarana prasarana untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, peningkatan hasil perikanan tangkap dan budidaya seperti budidaya lobster dan rumput laut. Penguatan sektor UMKM melalui pemberdayaan Bumdes dan home industri berbasis komoditas unggulan. Penciptaan lapangan kerja baru, dan penetapan produk unggulan daerah (kawasan peternakan witaitonga. Pendirian pabrik tebu dan kawasan pertambangan di wakorumba utara.
4. Penerapan tata pemerintahan yang baik, profesional, bermartabat dan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara.
Pada misi ini target pembangunan yang akan dicapai adalah peningkatan kualitas dan profesionalisme sistem pelayanan publik, (pemberian TPP). Penataan kelembagaan guna reformasi birokrasi, pengawasan internal pemerintah, dan penegakan supremasi HAM.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi gender dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis, aman nyaman dan religius.
Pada misi kelima ini target pembangunan yang akan dicapai adalah: penguatan kapasitas penanganan gangguan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan). Konflik sosial, menciptakan iklim politik yang kondusif serta penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak.
Eks Kepala Bappeda Provinsi Sultra ini menambahkan, guna mewujudkan visi dan misi daerah kabupaten buton utara selama 5 (lima) tahun kedepan dibutuhkan anggaran yang cukup. “bila kita mengacu pada keuangan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir, kapasitas fiscal kita tergolong sangat rendah khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Olehnya itu dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur jalan, distribusi perdagangan separti pasar, dan kualitas pelayanan kesehatan, pemerintah daerah melakukan pinjaman pada PT. SMI,” jelasnya. (m1)