BUTON, TRIBUNBUTON (ILW)
sejumlah nelayan di Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo mendatangi Kantor Bupati Buton. Mereka protes, penyaluran bantuan sosial untuk nelayan miskin terdampak Covid-19 dinilai tidak tepat sasaran.
Salah satu warga Desa Kondowa, Iksanudin menjelaskan, Nelayan Kondowa ini mempersoalkan bantuan nelayan dari Pemerintah Pusat tidak tepat sasaran. Sebab, dari 164 orang terdata, setelah bantuan dikucurkan hanya menyasar kepada 64 orang.
Kata dia, dari jumlah itu delapan di antaranya dianggap tidak layak. Diantaranya terdiri dari pengusaha, aparat desa, penerima bantuan sosial lainnya serta tidak berstatus sebagai nelayan.
"Sekitar delapan orang yang tidak layak dapat. Masing masing itu terbagi, ada pengusaha, anggota BPD, kemudian wiraswasta yang lain", tuturnya saat bertemu dengan Bupati Buton, Jumat 24 Juli 2020.
Ia juga memperjelas, Bantuan yang dikucurkan untuk nelayan itu sebesar Rp 1,8 ratus ribu per kepala keluarga. Bantuan yang disalurkan tersebut jumlahnya sama dengan BLT reguler yakni Rp 600 ribu satu bulan, selama tiga bulan.
Sementara itu, Bupati Buton, La Bakry menjelaskan, pihaknya telah meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Untuk menyiapkan anggaran untuk tiga ribu nelayan di wilayahnya belum terdata sebagai penerima bantuan dari Pemerintah Pusat.
"Kelompok nelayan sudah dapat bantuan stimulan dari Pemerintah Pusat. Tapi dari 4 ribuan nelayan, kita dikasih hanya 355 orang, jadi tinggal 3 ribu lebih", tuturnya.
Lanjut dia, bantuan stimulan yang disalurkan untuk nelayan tersebut, jumlahnya tidak sama dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Sebab, dananya berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buton.
"Untuk itu kami akan berupaya yang 46 orang itu akan secepatnya dapat bantuan nelayan. Yang penting pada intinya kita mencari solusi mana baiknya yang belum mendapatkan bantuan nelayan itu", jelasnya. (#)